Di Kabupaten Berau, KEHATI akan mendukung percepatan kemajuan resolusi agraria di dengan mengembangkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan beberapa pelaku utama di tingkat provinsi yang menjadi anggota Tim Inventarisasi dan Verifikasi, seperti Dinas Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta Kantor Wilayah untuk Agraria dan Pertanahan (ATR/ BPN). Selain itu KEHATI akan mendukung skema pelaksanaan rencana pembangunan desa, dengan memberi penyuluhan untuk aktor kunci yang terlibat dalam pemerintahan desa, serta dengan menghubungkan semua isu strategis di tingkat desa dengan program nasional di kementerian terkait dan mempercepat kepatuhan hukum pengelolaan sawit berbasis masyarakat dengan menyediakan materi yang signifikan, seperti peta, serta mendukung pemerintah daerah memprakarsai peraturan daerah tentang percepatan pendaftaran sawit berbasis masyarakat.

Di bawah program SPOS Indonesia, SPKS akan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat, memfasilitasi agenda kabupaten berkaitan dengan sawit dan mendukung pengumpulan data, pemetaan, dan pendaftaran sawit rakyat di Paser, Kalimantan Timur dan Sekadau, Kalimantan Barat.

Di bawah program SPOS Indonesia, Fakultas Kehutanan UGM akan mengimplementasikan pelaksanaan jangka benah di sejumlah lokasi percontohan, mengembangkan kelembagaan jangka benah dan resolusi agraria di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu Fakultas Kehutanan UGM juga akan memfasilitasi dialog tingkat provinsi tentang resolusi masalah keberadaan sawit di dalam lahan hutan dan riset kebijakan dan berbagi pengetahuan di skala nasional khususnya mengenai Skema Jangka Benah.

Bersama SPOS Indonesia, Javlec akan memfasilitasi rencana aksi sawit berkelanjutan pemerintah kabupaten, mendukung pengembangan sistem data dan informasi sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten, menyusun desain unit kelola sawit rakyat, membentuk strategi pengumpulan data dan pemetaan sawit rakyat tingkat kabupaten dan strategi resolusi agraria tingkat kabupaten, melakukan penguatan kelembagaan desa dan penguatan model usaha sawit masyarakat.

Di bawah SPOS Indonesia, SCF akan melakukan pemetaan dan pengumpulan data sawit rakyat, melakukan penguatan kelembagaan desa untuk mendukung sawit rakyat, mendukung rencana aksi sawit berkelanjutan tingkat kabupaten dan mendukung resolusi agraria bagi sawit rakyat.

Di bawah SPOS Indonesia, SCF akan melakukan pemetaan dan pengumpulan data sawit rakyat, melakukan penguatan kelembagaan desa untuk mendukung sawit rakyat, mendukung rencana aksi sawit berkelanjutan tingkat kabupaten dan mendukung resolusi agraria bagi sawit rakyat.

Dengan SPOS Indonesia, KBCF akan memfasilitasi agenda sawit bekelanjutan kabupaten, mendukung agenda sawit berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur, mendukung resolusi agrarian, mendukung sistem data dan informasi sawit rakyat dan memperkuat kelembagaan desa untuk mendukung sawit rakyat.

Di bawah program SPOS Indonesia, SPKS akan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat, memfasilitasi agenda kabupaten berkaitan dengan sawit dan mendukung pengumpulan data, pemetaan, dan pendaftaran sawit rakyat di Paser, Kalimantan Timur dan Sekadau, Kalimantan Barat.

Di bawah program SPOS Indonesia, Fakultas Kehutanan UGM akan mengimplementasikan pelaksanaan jangka benah di sejumlah lokasi percontohan, mengembangkan kelembagaan jangka benah dan resolusi agraria di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu Fakultas Kehutanan UGM juga akan memfasilitasi dialog tingkat provinsi tentang resolusi masalah keberadaan sawit di dalam lahan hutan dan riset kebijakan dan berbagi pengetahuan di skala nasional khususnya mengenai Skema Jangka Benah.

Di bawah program SPOS Indonesia, LTKL akan mendorong fasilitasi pemerintah kabupaten bagi sawit rakyat dan menciptakan intas pembelajaran dan dialog kebijakan tentang dukungan bagi sawit rakyat di level nasional, dengan proyek pilot di Siak, Riau.